Polda Jatim Bersama DPW LDII Gelar Deklarasi Pemilu Damai

SURABAYA – Upaya mewujudkan terselenggaranya Pemilu 2024 dengan aman dan damai terus dilakukan oleh Polda Jawa Timur.

Kali ini bersama Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) setempat, Polda Jawa Timur bersinergi mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang damai dengan menggelar deklarasi serentak di seluruh Kabupaten/Kota.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Drs.Imam Sugianto,M.Si pada acara Deklarasi Pemilu Damai yang diinisiasi DPW LDII Jatim dan DPD LDII Kabupaten/Kota, menyampaikan apresiasi kepada DPD LDII yang telah berkomitmen menjaga kondusifitas di Jawa Timur.

Ia mengatakan, deklarasi tersebut menjadi salah satu kekuatan dan diharapakan diikuti oleh organisasi kemasyarakatan yang lain di Jawa Timur dan provinsi yang lain.

"Kami berterima kasih kepada LDII di kabupaten/kota dan juga Kapolres jajaran untuk bersinergitas membangun dan mengajak elemen bersama mengawal pesta demokrasi sampai tahapan puncak di 14 Februari," tutur Irjen Imam,Sabtu (13/1).

Sementara itu Ketua DPW LDII Jatim, KH Mochammad Amrodji Konawi mengatakan Deklarasi Pemilu Damai ini merupakan bentuk peran aktif warga LDII turut serta menjaga pelaksanaan pesta demokrasi berjalan aman dan tertib.

"Kita turut menjaga keamanan di seluruh tahapan pemilu. Baik itu menjelang pelaksanaan pemungutan suara, sampai saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pemungutan suara," katanya. 

Amrodji mengatakan, pengurus dan warga LDII tersebar di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk di dalamnya sekitar 1.200-an pengurus cabang ditambah pengurus anak cabang.

"Sehingga, untuk membumikan deklarasi ini kita lakukan lewat garis koordinasi yang kita punya, termasuk takmir-takmir masjid yang termasuk dalam binaan LDII," tuturnya.

Amrodji menegaskan, sikap politik LDII netral aktif dan juga melarang untuk golongan putih (golput).

"Kita harus menggunakan hak suara. Begitu pula dalam memilih calon legislatif. Caleg kita banyak dan berada di berbagai partai politik," pungkasnya. (*)